Prabowo Yakin Kepala Desa tak Korupsi
jpnn.com - JAKARTA - Tak sedikit pimpinan daerah seperti gubernur atau wali kota yang terjerat korupsi. Namun, kepala desa diyakini tidak akan korupsi.
Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam acara Rakerda APDESI Provinsi Lampung di Aula Universitas Malahayati, Sabtu (28/12) kemarin. Acara dihadiri oleh 1.607 kepala desa se-Provinsi Lampung.
"Jika kepala desa beli mobil, beli TV, renovasi rumah dari uang infrastruktur desa, rakyatnya pasti tahu karena jalanan tetap bolong, listrik tetap mati, air bersih tetap tidak ada. Apakah rakyat desa akan tinggal diam?" kata Prabowo melalui siaran pers, Minggu (29/12).
Menurut Prabowo, praktik korupsi di birokrasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah merajalela. Oleh karenanya, ia mengusulkan agar dana pembangunan desa langsung disalurkan ke kepala desa oleh pemerintah pusat.
Alokasi langsung tersebut juga dianggap lebih efektif untuk meningkatkan infrastruktur desa.
"Penggunaan dana ini nanti ditentukan oleh kepala desa bersama warganya. Jadi tidak bisa dipotong dari pusat," ujar Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo kembali mengingatkan program unggulannya sebagai calon presiden (capres) Partai Gerindra. Yakni program alokasi anggaran minimal Rp 1 Miliar perdesa pertahun.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Lampung, Suhardi Buyung mengapresiasi program anggaran Rp1 miliar perdesa. Ia dan kelompoknya juga mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Desa pada 18 Desember 2013 lalu. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR RI itu diharapkan bisa memajukan wilayah pedesaan.
JAKARTA - Tak sedikit pimpinan daerah seperti gubernur atau wali kota yang terjerat korupsi. Namun, kepala desa diyakini tidak akan korupsi. Hal
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional