Praja IPDN Bakal KKN di Daerah Perbatasan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan lokasi kuliah kerja nyata (KKN) praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah-daerah perbatasan. Langkah ini diharapkan dapat memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat perbatasan.
"IPDN KKN harus di perbatasan mulai tahun ini. KKN-nya membantu masyarakat memperbaiki rumah, penyuluhan dan penguatan aparatur desa," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (31/7).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini meyakini, KKN di perbatasan juga dapat menguatkan praja ketika nantinya resmi bertugas sebagai abdi negara. Karena saat berada di perbatasan praja bakal bersentuhan dan melihat langsung potret kehidupan masyarakat yang ada.
"Satu tahun setelah lulus kan nanti juga menjadi pegawai Kemendagri. Nah sebelum ditempatkan saya tugaskan ke perbatasan semua. Untuk memperkuat dan memberi pemahaman tata kelola pemerintahan. Minimal setengah tahun ke 187 kecamatan di perbatasan," ucapnya.
Tjahjo optimistis dengan adanya gerakan KKN ke daerah perbatasan, kebutuhan aparatur sesuai bidang akan terpenuhi. Tidak seperti selama ini, banyak yang tidak sesuai bidang. Akibatnya, tugas pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal.
"Banyak yang penempatannya itu enggak sesuai dengan bidangnya. Samalah, dulu misalnya kamu akan saya tempatkan di Inggris, nah belajarnya kan harus bahasa Inggris. Tapi setelah lulus tahunya malah ditempatkan di Saudi Arabia. Banyak yang begitu di sini," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan lokasi kuliah kerja nyata (KKN) praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah-daerah
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur
- Mendagri Todong 50 Kepala Daerah dengan Formasi PPPK 2024 Terendah, Hasilnya Alhamdulillah