Prajurit Aniaya Pendukung Ganjar, Jokowi Didesak Copot Petinggi TNI

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai pengeroyokan terhadap sukarelawan Ganjar Pranowo oleh oknum TNI di Boyolali adalah tindakan kesewenang-wenangan hukum yang brutal.

Dalih bahwa para pelaku mengganggu ketertiban umum karena mengendarai sepeda motor berknalpot brong, tidak cukup untuk membenarkan aksi kekerasan para prajurit itu.

"Karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas Kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI. Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri mewakili Koalisi, Minggu (31/12).

Koalisi mendesak Mabes TNI melakukan penindakan yang tegas secara institusional terhadap para pelaku.

Pasalnya, kejadian ini berpotensi menyulut prasangka negatif bahwa TNI tidak netral dalam proses pemilu.

"Tidak dapat dipungkiri, Komisi I DPR RI yang telah membentuk Panja netralitas TNI juga tentu memahami kontekstualitas politik. Terlebih lagi, sebelumnya ramai diberitakan adanya dugaan kuat keterlibatan anggota TNI dalam pemasangan alat peraga kampanye," lanjut dia.

Gufron menilai kasus ini juga menunjukkan begitu rendahnya kepekaan prajurit TNI terhadap situasi sosial politik saat ini.

Seharusnya, para anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu dilaporkan ke Bawaslu.