Praktek KKN Bukan Hanya Dilakukan Partai Berkuasa

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit mengatakan, praktek pencarian sumber dana partai politik (parpol) dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), bukan menjadi dominasi satu parpol saja. Semua partai menurut Arbi, melakukan cara-cara yang sama. Perbedaannya terletak pada bagaimana partai terkait mengatasi permasalahan jika KKN-nya terungkap.

"Semua partai pasti pernah menghimpun dana dengan pendekatan kekuasaan, dan memperjualbelikan proyek-proyek pemerintahan," ujar Arbi, ketika dihubungi wartawan, Rabu (25/5).

Cara-cara memperjualbelikan proyek tersebut, lanjut Arbi, berkorelasi dengan cara-cara kader partai untuk mendapatkan posisi elit di partainya. "Untuk mendapatkan posisi elit di partai, kata kuncinya bukan pada visi, tetapi lebih pada kemampuan uang untuk mempengaruhi pihak lain. Ketika posisi elit sudah diperoleh, maka langkah berikutnya untuk membesarkan partai, dengan sendirinya harus mendapatkan dana dengan cara memperjualbelikan proyek," ungkapnya.

"Kalau memang bangsa dan negara ini punya komitmen untuk memutus korelasi KKN parpol dengan proyek-proyek, maka jalan keluarnya, negara harus menanggung biaya politik yang dibutuhkan partai, termasuk biaya kampanye. Semuanya (harus) ditanggung negara," sarannya lagi.