Praktek Korupsi Kian Memiskinkan Rakyat NTT

Menanggapi adanya laporan masyarakat NTT ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, Sarah menegaskan langkah tersebut sudah benar. Karena, dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) NTT senilai Rp 15.511 miliar yang disinyalir melibatkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya tersebut juga ia ketahui secara mendalam. Bahkan, Sarah mengaku beberapa waktu lalu, pihaknya bersama Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT dan kelompok keuskupan NTT juga melaporkan hal yang sama ke KPK.

”Laporan itu saya masukan ke KPK agar terjadi aksi pemberantasan besar-besaran praktek korupsi di NTT. Tak hanya ke KPK, saya bersama elemen masyarakat NTT juga meminta BPK RI untuk melakukan audit terhadap dugaan terjadinya kerugian negara di NTT. Karena jika itu tidak juga dilakukan, baik oleh BPK maupun KPK, saya semakin putus asa kalau NTT bisa keluar dari cap jeleknya selama ini sebagai daerah tertinggal,” ungkap Sarah.

Sementara, peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok menilai bahwa wilayah NTT memang cukup mengkhawatirkan. Ada dua hal yang tampak jelas di NTT, yakni miskin dan miss-manajemen. Kondisi itu terjadi karena selain praktek korupsi yang terus terjadi tanpa ada penanganan secara khusus baik dari pusat maupun daerahnya sendiri. Juga factor dominan yang menghambat gerak roda pembangunan adalah lemahnya kualitas SDM dan kemampuan manajerial pemerintahan daerah di NTT.      

”Beberapa kali saya ke sejumlah daerah di NTT, kondisi tersebut tidak berubah. Rakyat miskin di mana-mana. Bahkan, di kantor pemerintahan pun hanya satu sampai dua orang saja yang bisa komputer dan internet. Artinya, lemah sekali peningkatan kualitas SDM di sana. Dan ini menandakan manajemen pemerintahan di sana (NTT) rendah, disiplin lemah dan kinerja tidak baik. Kondisi itupun masih diperburuk dengan maraknya praktek korupsi, juga akibat lemahnya fungsi pengawasan,” ujar Jamil.