Praktek Suap di 70 Persen Proyek Jabodetabek

Menurut Hayie pula, pengusaha mau memberikan suap mengingat banyak perusahaan lain yang bersedia melakukan hal serupa. "Jika si pengusaha tidak memberikan apa yang dimintakan, yang lain siap mengambil alih. Makanya, daripada tidak dapat, mereka ikuti saja apa yang diinginkan pihak penyelenggara proyek di instansi tersebut. Toh, walaupun sudah memberi suap, perusahaan tetap dapat untung juga," timpalnya.

Berdasarkan kenyataan itulah, ujar Hayie, IPW berharap agar KPK memberi perhatian terhadap permasalahan suap yang dipaparkan tersebut. "Kami minta agar segera ditindaklanjuti. Sebab perbuatan yang demikian jelas melanggar," tandasnya. "Selain itu, perangkat hukum pengadaan proyek diharapkan diperluas. Bukan hanya sekadar (melalui) Keppres, melainkan juga diatur dengan Undang-Undang," pungkasnya. (mur/jpnn)