Praktisi Hukum: Jangan Biarkan Penghakiman kepada Irjen Ferdy Sambo dan Keluarganya

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sandi Situngkir menanggapi pemberitaan seputar kasus penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Mabes Polri, Duren Tiga yang menewaskan Brigadir J.
Sandi menilai tuduhan terus-menerus kepada Putri Ferdy Sambo istri dari Irjen Ferdy Sambo (eks Kadiv Propam Mabes Polri) paling menyakitkan dan dapat dikatakan sangat kejam, apabila penjelasan Mabes Polri itu benar.
Menurut Sandi, kalau berbicara hukum, maka apa yang menjadi isu publik belumlah menjadi kebenaran. Sebab, kata dia, perlu penyidikan lebih lanjut.
“Andaikan hal yang dialami PFS Istri Irjen Ferdy Sambo, benar (korban pelecehan seksual), bagaimana tanggung jawab media dan masyarakat yang sudah telanjur melakukan penghakiman bahwa tidak benar isu pelecehan dan menilai tindakan Bharada E sebagai kasus pembunuhan,” ujar Sandi di Jakarta, Selasa (19/7).
Menurut Sandi, media massa juga hadir dan menjadi trial by the press melakukan peradilan sepihak.
Meskipun sudah ada konfirmasi ke Mabes Polri, kata diam akan tetapi isu perselingkuhan menjadi head line dalam pemberitaan media massa.
Sandi menyatakan menarik dengan pernyataan anggota DPR RI dan Komnas Perempuan supaya publik melindungi PFS dan Irjen Ferdy Sambo dari trial by press.
“Namun, hal ini tidak terjadi. Penghakiman kepada Irjen Ferdy Sambo dan keluarga terus berlanjut,” ujar Sandi.
Praktisi Hukum Sandi Situngkir menanggapi pemberitaan seputar kasus penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Mabes Polri, Duren Tiga yang menewaskan Brigadir J.
- Pitra Romadoni Nasution Pimpin Perkumpulan Praktisi & Ahli Hukum Indonesia
- Praktisi Hukum Edi Danggur: Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Sangat Politis
- Praktisi Hukum Anggap Revisi UU Kejaksaan Perlu Dikaji Ulang
- Refleksi Akhir Tahun 2024 Tentang Penegakan Hukum di Indonesia
- Sebaiknya Menteri LH Cabut Permen Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran
- Syamsul Bahri Tolak Pemberian Kewenangan Penyidik kepada Kejaksaan, Ini Alasannya