JPNN.com 
Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI
Bahkan, sambung Fauka, dahulu juga ada yang namanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hingga Rencana Pembangunan Lima Tahun (repelita).
"Makanya dulu bupati, wali kota, itu dari unsur TNI Polri. Tujuannya supaya satu komando," terangnya.
Dengan adanya itu, terang Fauka, pembangunan bisa terarah dan bisa menyentuh sampai masyarakat level bawah dan bisa dirasakan memang oleh masyarakat bawah.
"Dulu zamannya Pak Harto, jalan sampai ke kampung-kampung semuanya halus. Karena apa, semua satu komando," imbuhnya.
Namun, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII) menjelaskan tidak ada yang harus ditakutkan dengan UU TNI hingga Dwi fungsi yang kini ramai diperbincangkan. Pasalnya, karena sekarang presiden, wakil presiden, rakyat sendiri yang milih.
"Jadi, apa yang harus ditakutkan? Terlebih mereka (TNI aktif) yang nantinya akan mengisi jabatan juga tetap akan diawasi oleh panglima TNI. Bila mereka tidak kompeten bisa langsung diganti dan masih didalam rantai komando, karena kalau sipil Panglima sudah tidak berwenang," pungkas Fauka.(mcr8/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Praktisi intelejen Fauka Noor Farid menilai tidak ada yang perlu ditakutkan atas pengesahan Undang-undang (UU) TNI yang diteken DPR beberapa waktu lalu
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Buntut Dugaan Pembunuhan Jurnalis di Kalsel, Legislator Minta Evaluasi Pembinaan TNI
- Ada Pihak Ingin Presiden Prabowo Dihabisi Setelah UU TNI Direvisi
- TNI Bakal Operasi Siber, Inilah Pihak yang Akan Ditarget
- Dirut ASABRI: Kesehatan & Keselamatan Para Pejuang Negeri Adalah Prioritas Utama Kami
- Prajurit TNI Temukan Ladang Ganja di Pegunungan Papua
- Solidaritas Masyarakat dan Keluarga Polri Mengalir untuk Korban Penembakan yang Dilakukan Oknum TNI
