Pram: 2005 Gamawan Juga Tolak Kenaikan BBM
Rabu, 28 Maret 2012 – 12:53 WIB
JAKARTA -- Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, menegaskan, tidak ada aturan main yang memberikan legitimasi Menteri Dalam Negeri memecat kepala daerah. Hal itu ditegaskan Pramono, terkait ancaman Mendagri Gamawan Fauzi yang akan memecat kepala daerah bila memimpin demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Tahun 2005 saat dia (Gamawan) jadi gubernur (Sumatera Barat) dia juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan tanda tangan penolakan BBM," geram Pramono Anung, kepada wartawan, Rabu (28/7) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Baca Juga:
Terkait aksi demonstrasi yang menolak kenaikan harga BBM, Selasa (27/3), Pram memandang apa yang terjadi merupakan sesuatu yang wajar. "Tidak ada anarkis. Malah ada kekhawatiran dari aparat ketika menangani wartawan. Yang heboh malah tindakan aparat kepolisisan yang merebut perlengkapan wartawan," katanya.
"Sikap itu berlebihan. Tidak ada alasan untuk merebut, wartawan juga dilindungi oleh Undang-undang pers," ungkapnya.
JAKARTA -- Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, menegaskan, tidak ada aturan main yang memberikan legitimasi Menteri Dalam
BERITA TERKAIT
- Ini Pemenang [RE]Power Hackathon, Kompetisi Kebijakan Energi Bersih Pertama di RI
- Halili Hasan: Indonesia Hadapi Tantangan Serius Soal Moralitas Penyelenggara Negara
- Andar Nubowo: Peran Agama Makin Bergeser dari Esensinya
- Pemda Sudah Menyiapkan Solusi jika Pendaftaran PPPK 2024 Ditunda
- Pendaftaran PPPK 2024: Instruksi Nelson agar Kelulusan Honorer Bisa Maksimal
- Bupati Mengucapkan Selamat kepada Ribuan PPPK & CPNS, Alhamdulillah