Pram: Presiden Bisa Bertemu Langsung Pemilik Freeport Jadi...

jpnn.com - JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah memanfaatkan perantara untuk membahas masalah kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia. Sebab selama ini tidak ada pembicaraan antara presiden dengan pihak lain di luar pemerintah terkait kontrak karya perusahaan Amerika tersebut termasuk dengan anggota Dewan.
“Presiden menyatakan tidak akan pernah bertemu melalui middleman atau arrangement siapapun. Karena presiden bisa bertemu secara langsung dengan pemilik Freeport tersebut,” kata Pramono di kantor presiden, Jakarta, Selasa (17/11).
Pram juga membantah isi pembicaraan yang menyebut Jokowi meminta jatah saham pada Freeport Indonesia. Semua isu tersebut ditampiknya dengan alasan sikap pemerintah pada Freeport masih sama yaitu pembicaraan kontrak karya baru akan dibahas dua tahun sebelum batas waktu, yaitu 2019 mendatang.
Pram juga memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak akan campur tangan terhadap langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan oknum DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga mencatut nama presiden.
“Presiden menghormati dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini pada MKD,” kata pria yang akrab disapa Mas Pram itu.(flo/jpnn)
JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah memanfaatkan perantara untuk membahas masalah kontrak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD