Pramono Edhie: Pertahanan dan Keamanan Syarat Utama Pembangunan

jpnn.com - SURABAYA - Debat Bernegara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang berlangsung di Grand City, Surabaya Kamis (13/2) malam berlangsung seru. Masing-masing peserta memaparkan ide-idenya apabila terpilih menjadi orang nomor satu pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah Pramono Edhie Wibowo yang tampil dengan nomor urut 2 dan tergabung dalam kelompok Garuda.

Debat Bernegara kali ini mengusung tema Pertahanan dan Keamanan, serta masalah Sosial Budaya. Dalam kesempatan itu Edhie menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus kenal wilayah dan budaya Indonesia. "Jangan jadi pemimpin asing di negeri sendiri dan menjalankan pembangunan yang tidak sesuai dengan akar budaya Indonesia," jelas Edhie.

Soal pertahanan dan keamanan, jika Edhie terpilih menjadi presiden yang paling utama akan dilakukan adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah Indonesia. "Pertahanan dan keamanan adalah syarat utama pembangungan," tegas Edhie mantan KASAD itu.

Selanjutnya Edhie memaparkan soal terjadinya 351 konflik di wilayah Indonesia dalam 5 tahun terahir. Menurutnya itu bisa diselesaikan dengan mengamalkan nilai-nilai sila-sila Pancasila dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.

Mengenai inisiatif pembangunan pangkalan militer di pulau-pulau terdepan Indonesia yang disampaikan moderator, Edhie menyatakan hal itu memang wajib dilakukan. Namun, kata dia, pulau terdepan sebaiknya tidak hanya diduduki oleh militer, tetapi harus juga diisi dengan penduduk Indonesia.

Wajib militer di Indonesia? Edhie menyampaikan bahwa sistem pertahanan yang cocok untuk Indonesia adalah sistem pertahanan semesta, yang artinya pertahanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. "Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, mari kita semua mencontoh apa yang dilakukan para pendahulu kita dijaman perjuangan kemerdekaan dulu, meberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ujar Edhie.

Moderator lantas menanyakan soal kebijakan apa yang akan dilakukan sehubungan dengan pelestarian budaya Indonesia. Edhie pun menjawab dengan tegas. Yang akan dilakukannya adalah mengambil kebijakan yang lebih memberi ruang dan peluang kepada berkembangnya budaya lokal.

"Jangan sampai ketika negara lain mengakuinya sebagai budayanya baru kita ribut," ungkap putra Komandan RPKAD (cikal bakal Kopassus) Sarwo Edhie Wibowo itu.