Pramono Nilai Hatta 'Cuci Tangan'

Sementara anggota Komisi VI DPR juga dari Fraksi PDI-P, Sukur Nababan menjelaskan persetujuan penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) dilakukan oleh DPR periode 2004-2009. "Posisi DPR saat ini hanya bisa mengawasi penjualan saham PT KS itu, termasuk siapa pembelinya.

"Membatalkan sudah sangat terlambat, kita hanya melakukan pengawasan penjualan saham, apakah harganya layak atau tidak lalu investor mana yang membelinya?" kata Sukur Nababan dari dapil VI Jabar itu.

Dia katakan, Komisi VI juga telah melakukan investigasi dan pengecekan data. Soal akurasi data tersebut DPR akan meminta manajemen untuk menjelaskan di depan DPR guna meminimalisir prasangka publik atas penjualan saham PT KS yang terlalu murah dan laris manis itu," imbuhnya. (fas/jpnn)