Pramono: Proyek Sensitif Harus Izin Pimpinan DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso sependapat semua proyek DPR yang sensitif harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan DPR.

"Ketua BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) yang juga Ketua DPR dalam beberapa hal betul-betul tidak tahu soal penggunaan anggaran, maka harus ada mekanisme kontrol. Artinya setelah BURT menyusun, poin yang sensitif bagi publik harus meminta persetujuan minimal melalui rapat pimpinan DPR," ujar Pramono Anung, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (17/1).

Pemikiran tersebut lanjutnya, tentu membawa konsekuensi yakni perlunya perbaikan dalam proses dan mekanisme proyek-proyek di DPR. "Termasuk proyek kalender dan pengharum ruangan DPR yang bernilai miliaran rupiah. Pimpinan DPR harus mendapat laporan menyeluruh atas proyek tersebut," tegasnya.

Terkait renovasi toilet senilai Rp2 miliar, menurut politisi PDI-P itu sebenarnya sudah layak dan masuk akal, sebab jumlah anggota DPR saat ini 560 anggota dan tamu mencapai 2.500 sehari.