Pramono Puji Cara Polisi Tangani Kasus Century
Rabu, 28 September 2011 – 20:42 WIB

Pramono Puji Cara Polisi Tangani Kasus Century
JAKARTA - Tim Pengawas DPR untuk kasus bailout Bank Century (Timwas Century), mendesak pihak kepolisian segera menyelesaikan 16 berkas dari 37 berkas perkara penggelontoran uang negara Rp 6,7 triiliun untuk bank yang kini bernama Bank Mutiara itu.
"Tadi disebutkan Kapolri, dari 37 berkas, masih tersisa sekitar 16 berkas yang belum P-21. Timwas mendesak agar Kepolisian segera menuntaskan sisanya," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, usai memimpin rapat Timwas Century dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (28/9).
Sisa berkas yang belum selesai tersebut, kata Pramono, dianggap penting karena secara langsung diduga menyangkut uang dana talangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun itu. Selain itu, Timwas DPR juga meminta Kapolri untuk menyiapkan segala hal termasuk mutual legal assistance (MLA) berkaitan dengan upaya pengembalian aset maupun menyeret mantan pemilik Century yang kini buron, Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi.
"Jangan sampai kita tidak menyiapkan sesuatu dalam menghadapi gugatan-gugatan dalam kasus ini, seperti gugatan arbitrase yang dilakukan Hesham dan Rafat," tegasnya.
JAKARTA - Tim Pengawas DPR untuk kasus bailout Bank Century (Timwas Century), mendesak pihak kepolisian segera menyelesaikan 16 berkas dari 37 berkas
BERITA TERKAIT
- Survei Median: 46 Persen Netizen Tak Setuju Sikap PDIP soal Retreat Kepala Daerah
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Batalkan Hasil Pilkada Serang, PAN Yakin Ratu-Najib Tetap Menang
- Bertemu Dubes Kazakhstan, Wayan Sudirta DPR Dorong Kerja Sama Strategis di Berbagai Bidang
- Pramono Anung Ikut Retret, Pimpinan MPR Yakin Kepala Daerah Lain Bakal Menyusul
- Putusan MK Coblos Ulang 24 Pilkada, Ketua Komisi II Bicara Penataan Sistem Politik