Predikat WTP Masih Jauh di Mata

Walau begitu, dia memberikan apresiasi kepada Pemprov Banten yang mampu mengurangi temuan BPK Perwakilan Banten dari tahun sebelumnya. Pasalnya, untuk 2011 ini BPK hanya menemukan 8 ketidakberesan pelaporan keuangan. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan 2010 yang jumlahnya mencapai puluhan temuan. ”Tahun ini memang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ungkapnya lagi.

       

Politisi asal Tangerang ini berharap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bisa bekerja lebih keras lagi untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah yang masih dianggap BPK penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. Terutama pada masing-masing SKPD. ”Desakan ini akan saya sampaikan melalui rapat paripurna,” ucapnya lagi.

    

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Muhadi belum mau mengungkap 8 temuan BPK terhadap ketidakberesan pengelolaan keuangan di Pemprov Banten. Saat ditanya wartawan, SKPD mana saja pengelolaan keuangannya menjadi temuan BPK? Muhadi mengaku belum tahu. ”Saya belum tahu,” ujarnya usai salat Jumat di Masjid Raya Albantani, Jumat (9/3).

Sebelumnya, BPK Perwakilan Banten menemukan 8 kejanggalan atas pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2011 pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan 88 ketidakberesan laporan keuangan pada 8 pemerintah kabupaten/kota. Dari total temuan itu, terdapat indikasi terjadinya kerugian daerah mencapai Rp 11,87 miliar.