Prediksi Harga Minyak Terbukti tak Akurat

Rizal menyindir masih banyaknya kebocoran-kebocoran, terutama di Ditjen Pajak, yang praktek korupsinya masih di atas 30 persen. Dia juga mengindikasikan adanya subsidi terselubung sebesar Rp60 triliun setiap tahun sampai tahun 2040 ke beberapa bank, subsidi untuk PLN yang membengkak hingga Rp50 triliun.

“Semua ini jangan dibebankan pada rakyat. Saya minta majelis hakim, bahwa saat ini adalah momentum untuk membatalkan APBNP ini dan meminta pemerintah untuk memperbaikinya. Sehingga pro rakyat,” pungkas Rizal.

Sementara itu, Ruhut Sitompul yang memberikan keterangan dari perwakilan  DPR-RI, membantah jika dikatakan pemerintah menakut-nakuti rakyat. “Tak ada yang namanya menakut-nakuti rakyat, tapi kebijakkan ini adalah bentuk kewaspadaan pemerintah dalam mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga minyak dunia,” terang politisi Partai Demokrat ini.

UU APBN 2012 ini memang mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Ada tujuh organisasi kemasyarakatan dan delapan  perorangan yang menggugat Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A.(ras/jpnn)