Prediksi Pengamat, Prabowo-Hatta Kalah di MK

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan, sepanjang proses persidangan sengketa hasil Pilpres di MK, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan pemohon dalam sejumlah permohonannya kurang meyakinkan, termasuk juga kesaksian para saksi yang dihadirkan.
"Karena dengan mudah dibantah oleh pihak termohon atau terkait," kata Firmansyah di dalam diskusi yang bertajuk "Menebak Arah Palu MK" di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus), kemarin.
Oleh karena itu, dia memprediksi bahwa majelis hakim konstitusi yang diketuai Hamdan Zoelva akan menolak permohonan PRabowo-Hatta saat pembacaan putusan sidang besok.
"Jadi kalau dilihat dari fokus permohonan, kemudian dalil-dalil yang digunakan, kesaksian, dan bukti, saya cenderung melihatnya kemungkinan besar akan dimentahkan atau dibatalkan permohonan ini ditolak oleh MK," prediksinya.
Senada, pakar hukum tata negara Ray Rangkuti menyatakan bahwa DPKTb dan DPK yang dipersoalkan kubu Prabowo-Hatta tidak logis.
Menurutnya, kedua hal yang dibuat oleh KPU tersebut merupakan hal yang substantif untuk menjamin hak pilih warga negara yang seharusnya didukung oleh semua pihak.
"Bukankah yang dilakukan KPU itu merupakan langkah yang substansif? Yang justru semestinya didukung bukan dipatahkan di MK. Langkah itu adalah untuk menyelamatkan warga negara. Jadi hak warga negara itu jauh lebih penting dari urusan apakah ada DPKTb-nya atau urusan penafsiran apakah harus pake KTP dan sebagainya," terangnya. (dod/ken)
JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan, sepanjang proses persidangan sengketa hasil Pilpres
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Yohanes Bayu Tri Susanto Jadi Pengusaha Sukses Yang Rendah Hati
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?
- Perpres Kantor Komunikasi Kepresidenan Digugat ke MA, Ini 4 Pasal yang Dipersoalkan
- Menjelang Mukernas dan Pelantikan, PP ISNU Gelar Fun Walk Serta Go Green di CFD Thamrin
- KPPI 2025 Siap Digelar, PENEMU Dorong Perempuan Ambil Peran Strategis
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional