Prediksi UNDP soal Nasib Rakyat Myanmar Jika Militer Terus Berkuasa, Sangat Suram
jpnn.com - Dampak ganda dari pandemi dan krisis politik Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer dapat mengakibatkan hampir setengah populasi, atau sebanyak 25 juta orang, jatuh ke dalam kemiskinan pada 2022, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperingatkan.
Dalam laporan yang dirilis pada Jumat (30/4), UNDP mengatakan efek krisis dapat mendorong jutaan lebih banyak orang ke dalam kemiskinan.
"COVID-19 dan krisis politik yang sedang berlangsung menambah guncangan yang mendorong mereka yang paling rentan kembali dan semakin jauh ke dalam kemiskinan," kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja, kepada Reuters.
"Pencapaian pembangunan yang dicapai selama satu dekade transisi demokrasi, betapapun tidak sempurnanya, akan terhapus dalam hitungan bulan," katanya, seraya menambahkan kemajuan negara itu mungkin akan mundur ke 2005, ketika negara itu juga berada di bawah kekuasaan militer dan separuh penduduk miskin.
Studi tersebut menunjukkan bahwa pada akhir tahun lalu, rata-rata 83% rumah tangga melaporkan pendapatan mereka berkurang hampir setengahnya karena pandemi.
Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan diperkirakan meningkat 11 poin persentase karena efek sosial ekonomi pandemi.
Sementara itu, laporan tersebut mengatakan situasi keamanan yang memburuk, serta ancaman terhadap hak asasi manusia dan pembangunan di Myanmar sejak kudeta 1 Februari dapat meningkatkan kemiskinan hingga 12 poin persen lebih lanjut pada awal tahun depan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih San Suu Kyi, menahannya dan politisi sipil lainnya, kemudian menindak dengan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa anti kudeta.
UNDP memprediksi masa depan yang suram bagi rakyat Myanmar jika rezim kudeta terus berkuasa
- Mengenal Jaringan Internasional Rantastia Nur Alangan, Oh Ternyata
- Rantastia Nur Alangan Ungkap Dukungan Dr. Ram Krishna untuk UIPM
- UNDP Soroti 3 Tantangan Kritis Digital Indonesia yang Harus Segera Diatasi
- Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Delegasi, Raja Juli Mendampingi Hashim ke Forum COP29
- Dituding Jenderal Gadungan, CEO UIPM Tunjukkan Bukti Undangan Resmi PBB
- Jazuli Juwaini Mendukung Penuh Gerakan Global Mengeluarkan Israel dari Keanggotaan PBB