Premium Bakal Naik, Rakyat Diminta Tenang

"Maka Komisi VII DPR meminta pemerintah untuk segera mengkaji dan menyampaikan kembali tanggapannya," kata Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsa.

Dalam kesimpulan juga disebutkan, dalam rangka persiapan untuk melaksanakan amanat UU 22 Tahun 2011, maka Komisi VII DPR  meminta pemerintàh untuk memersiapkan road map percepatan pembangunan infrastruktur BBM non subsidi (kilang, tangki timbun terminal, mobil tangki, dan SPBG) serta kebijakan insentif terkait. Pemerintah juga diminta membuat rencana terpadu percepatan program konversi BBM ke BBG, meliputi penyiapan alokasi gas, pipanisasi, SPBG, dan converter kit.

Selain itu, membuat rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi BBM  untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat. Juga diminta memyiapkan program kerja tim koordinasi Penganggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (TKP4BBM) dalam rangka mengawal penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. "Untuk segera disampaikan ke Komis VII DPR segera," kata Teuku.

Komisi VII juga akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri ESDM, Menteri Keuangan, BPH Migas dan  PT Pertamina (Persero)  untuk membahas realisasi distribusi BBM bersubsidi tahun 2012 yang mengalami over kuota. (boy/jpnn)