Premium Dihapus, SPBU Asing Terancam Gulung Tikar

jpnn.com - JAKARTA - Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang menghilangkan bensin dengan research octane number (RON) 88 atau premium bisa berdampak buruk pada SPBU asing. Apalagi, kalau pemerintah mengikuti rekomendasi dengan memberikan subsidi untuk bahan bakar RON 92 yang produknya dikenal sebagai Pertamax.

BPH Migas sebelumnya mengusulkan besaran subsidi tetap antara Rp 1.500 sampai Rp 2 ribu. Kalau angka itu disetujui dan dipindahkan ke Pertamax, berarti harganya bisa turun sampai Rp 7.950 untuk Jabodetabek. Tentu saja, itu jadi mimpi buruk bagi SPBU asing yang masih menjual Rp 9.950.

"Pengalihan subsidi, bisa menekan SPBU asing seperti Shell untuk menurunkan harganya," ujar Ketua Tim RTKM Faisal Basri di Jakarta, Senin (22/12).

Nah, kalau SPBU asing tidak mau menurunkan harga karena takut rugi, berarti mereka tetap menjual dengan disparitas harga yang cukup lumayan. Bukan tidak mungkin, membuat pembeli lari.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas, Ibrahim Hasyim mengatakan rekomendasi itu sebagai salah satu upaya untuk membangun kedaulatan energi. Untuk menjaga iklim, sebenarnya Shell, Petronas, maupun Total punya kesempatan yang sama untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.

Jadi, nanti di SPBU asing ada harga yang sama untuk produk RON 92. Setiap tahunnya, BPH Migas membuka beauty contest bagi perusahaan-perusahaan yang berminat mendistribusikan BBM bersubsidi. Untuk tahun ini, pemenangnya adalah PT Pertamina dan PT AKR Corporindo.

"Silakan saja, siapa saja. Setiap kali seleksi, puluhan perusahaan ikut. Lantas kita selesksi administrasinya, seleksi teknik, sampai finansial. Tahun ini, pilihan mengerucut dan memberikan penugasan BBM bersubsidi melalui badan usaha yang punya infrastruktrur yakni Pertamina dan AKR," jelasnya.

Shell maupun Petronas sebenarnya pernah ikut beauty contest. Namun, Ibrahim ingat betul kedua perusahaan itu mundur karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Yang paling berat adalah kepemilikan infrastruktur di luar Jawa atau Jabodetabek.