Premium Rp 6.500 jadi Jalan Tengah
Senin, 23 Januari 2012 – 04:48 WIB
JAKARTA - Program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan lebih efektif jika dibarengi dengan kenaikan harga. Dengan demikian, beban subsidi yang selama ini ditanggung pemerintah akan berkurang secara signifikan. Sebagai langkah awal mencabut subsidi, ia mengusulkan pemerintah menjual premium sesuai harga pasar, tetapi pajak dan biaya distribusi tetap ditanggung pemerintah. Harga premium terdiri atas biaya premium, biaya alpha, dan pajak. Biaya alpha adalah biaya distribusi ditambah margin.
Menurut Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo, pembatasan dan menaikkan harga BBM bersubsidi harus dilakukan secara bertahap. Guru besar ilmu ekonomi dan pengelolaan lapangan minyak dan gas ITB ini menambahkan, sebagai akademisi ia menilai opsi menaikan harga lebih bagus. Karena sekali bisa menaikan harga BBM, pemerintah sekarang dan yang akan datang bakal senang. Dengan menaikan harga, pemerintah akan memiliki lebih banyak uang untuk pembangunan.
Baca Juga:
Jika pemerintah masih merasa sulit menghadapi risiko yang ditimbulkan naiknya harga BBM subsidi, itu bisa dimulai dengan program pembatasan. "Tapi setidaknya, jangan sampai opsi pembatasan dan menaikan harga BBM tidak jalan dua-duanya," ujar Widjajono.
Baca Juga:
JAKARTA - Program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan lebih efektif jika dibarengi dengan kenaikan harga. Dengan demikian, beban
BERITA TERKAIT
- BRI Insurance Hadirka Perlindungan di Liburan Natal dan Tahun Baru
- INALUM Raih Pencapaian Tertinggi Dalam Produksi & Penjualan Aluminium
- Inovasi Pelumas Baru EMLI Diklaim Mampu Bersaing Secara Global
- Beri Kemudahan Pelanggan, ASDP Meluncurkan Fitur Pengiriman E-Tiket via WhatsApp
- Nasabah PNM Mekaar Asal Lampung Raih Penghargaan Aksi Nyata Bela Negara
- Tingkatkan Kenyamanan Konsumen, ASDP Sesuaikan Kebijakan Penalty Refund dan Reschedule Ferizy