Presensi Anggota DPR Pakai Sidik Jari
Cegah Mereka yang Suka Keluyuran dan Absen
Sabtu, 24 Juli 2010 – 08:45 WIB
JAKARTA - Pimpinan DPR, tampaknya, kesal dengan ulah sebagian anggota DPR yang hobi membolos. Perilaku anggota dewan yang suka keluyuran di luar jam kerja tersebut akan segera ditindak tegas. Pimpinan DPR berancang-ancang untuk memperketat sistem presensi anggota dewan. Sebagai tindakan tegas, Priyo menyatakan, pimpinan DPR telah mengirimkan surat kepada Badan Kehormatan (BK). Isinya, meminta lembaga pengadil kode etik anggota dewan itu untuk mengambil langkah proaktif. Yakni, memberikan hukuman disiplin kepada anggota dewan yang membolos di luar batas toleransi. "Bahkan, kami (pimpinan DPR) teken kelima-limanya untuk surat BK itu," tegasnya.
"Kami siapkan finger print atau sidik jari biar ketahuan yang bolos," tegas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung parlemen kemarin (23/7). Sikap tak terpuji anggota dewan itu semakin parah. Di sidang paripurna terakhir, banyak anggota dewan yang absen, keluyuran tak jelas tujuannya. Mereka juga rajin meminta orang kepercayaan untuk mengisikan daftar hadir.
Baca Juga:
Selama ini mekanisme presensi anggota DPR dilakukan secara manual. Menurut Priyo, hal itu ternyata disalahgunakan. Jika harus izin, setiap anggota dewan wajib memberikan keterangan tertulis dengan jelas. Namun, hal tersebut tidak dilakukan mayoritas anggota dewan, walaupun untuk hadir dalam sidang sebesar paripurna. "Citra dewan bisa rontok," sorotnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pimpinan DPR, tampaknya, kesal dengan ulah sebagian anggota DPR yang hobi membolos. Perilaku anggota dewan yang suka keluyuran di luar
BERITA TERKAIT
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- DPP PPP Peringati Hari Ibu dengan Beri Santunan ke Anak Yatim Piatu
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi