Presiden Ajak Ulama Cegah Gejolak Sikapi Perppu Ormas
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara Prarikno, menjamu lebih dari 30 orang ulama dari Sulawesi, di Istana Kemerdekaan, Selasa (18/7) sore.
Dalam pengantarnya, presiden menyatakan bahwa dirinya ingin memanfaatkan pertemuan tersebut untuk bertukar pikiran dengan para ulama terkait berbagai permasalahan bangsa, mulai dari masalah ekonomi hingga politik.
"Pada kesempatan yang baik ini, kami mungkin ingin menyampaikan beberapa hal, baik yang berkaitan dengan kebangsaan, kenegaraan, ekonomi, politik, politik luar negeri. Saya kira ini akan kami sampaikan secara blakblakan," ujar Jokowi membuka pertemuan yang kemudian berlangsung tertutup.
Usai pertemuan itu, Thamrin, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jihad, Majene, Sulawesi Barat mengatakan bahwa salah satu hal penting yang dibahas pada momentum itu adalah terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan (Perppu Ormas).
Di mana Jokowi meminta para ulama untuk ikut berperan serta dalam menjaga kerukunan dan keamanan Tanah Air.
"Yang paling penting, bagaimana umat bisa menahan diri jangan sampai ada gejolak-gejolak. Jadi kami diusahakan untuk meredam hal-hal yang utamanya berkaitan dengan Perppu ini," kata Thamrin.
Apalagi saat ini masih terjadi perbedaan pendapat di masyarakat terkait penerbitan Perppu tersebut.
Oleh karenanya, peran para ulama dinilai sangat penting untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang maksud dan tujuan dari Perppu tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara Prarikno, menjamu lebih dari 30 orang ulama dari Sulawesi, di Istana Kemerdekaan,
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi