Presiden Angkat Menkeu dan Wakil Menkeu
Dalam Satu Paket Acara Pelantikan
Kamis, 13 Mei 2010 – 04:37 WIB
JAKARTA - Sepeninggal Sri Mulyani Indrawati nanti, kantor Kementerian Keuangan akan langsung mendapat dua bos baru. Itu terkait dengan rencana pemerintah untuk mengangkat menteri keuangan baru sekaligus wakilnya. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah memang berencana untuk mengangkat menteri keuangan beserta wakil menterinya. Presiden memang sudah lama merencanakan pengangkatan wakil menteri keuangan, namun tertunda. "Iya, jadi nanti satu paket," ujarnya kemarin (12/5). Saat terus didesak soal nama-nama yang beredar, Hatta menjawab bahwa saat ini sudah dikantongi oleh Presiden SBY. "Bapak Presiden sudah punya namanya dan beliau akan segera mengumumkan. Tentu sebelum Ibu Sri Mulyani mengakhiri tugasnya. Ini penting untuk memberikan kepastian dan ketenangan bahwa tokohnya kredibel dan memang bisa diterima serta punya track record yang baik," paparnya.
Pada 6 Januari lalu, presiden dijadwalkan untuk melantik wakil menteri keuangan beserta beberapa wakil menteri lain. Saat itu, Anggito Abimanyu yang menjabat kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menjadi kandidatnya. Namun, pelantikan akhirnya ditunda karena kendala struktural. Anggito saat itu berstatus PNS eselon I B, padahal wakil menteri harus berstatus PNS eselon I A. Namun, pada 24 Februari lalu, pangkat Anggito sudah dinaikkan menjadi eselon I A.
Baca Juga:
Terkait calon menkeu, Hatta enggan menyebut. Menurut dia, itu merupakan hak prerogatif presiden. "Jadi, jangan tanya saya. Walaupun saya tahu, masak saya ngomong. Kan presiden belum ngumumin," katanya. Yang jelas, lanjut Hatta, presiden memastikan langsung melantik menteri keuangan definitif. Jadi, tidak akan ada pelaksana tugas (Plt) maupun pejabat sementara (Pjs). "Juga tak akan ada rangkap jabatan, dan tak akan diambil dari partai politik," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Sepeninggal Sri Mulyani Indrawati nanti, kantor Kementerian Keuangan akan langsung mendapat dua bos baru. Itu terkait dengan rencana pemerintah
BERITA TERKAIT
- Kemenag Targetkan 1000 Kampung Moderasi Beragama Rampung di 2025
- Notaris Berharap Menteri Hukum Laksanakan Putusan MK Soal Jabatan Notaris 70 Tahun
- Pengamat: Klaim Kerugian Negara di Kasus Timah Diragukan Karena Tak Ada Bukti
- Deputi Suharmen BKN Beri Penjelasan soal Pengumuman Kelulusan PPPK Guru Tahap 1
- Bea Cukai Jember Musnahkan Rokok, Tembakau Iris hingga Miras Ilegal Senilai Miliaran
- Pengumuman Hasil Seleksi CPNS 2024 Dimulai Besok, Sebegini Instansi yang Siap