Presiden Bisa Hentikan Kampanye Pejabat Negara

Meski demikian ia juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 17 beleid itu,  jika terdapat tugas pemerintahan yang mendesak dan harus diselesaikan, Presiden dapat memanggil menteri dan pejabat setingkat menteri yang sedang melakukan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Tugas dan kewajiban pejabat negara, tutur dia, tidak boleh tindih dengan kepentingan parpolnya.

"Memang tidak boleh tumpang tindih sebagaimana arahan Bapak Presiden para menteri harus tetap memprioritaskan waktunya buat negara bahwa ada waktu yang diberikan kepada partai sah-sah saja itu ada waktu khusus dan tidak akan mengganggu," pungkas Julian. (flo/jpnn)