Presiden dan DPR Diminta Dorong Reformasi TNI-Polri

Dikatakannya, salah satu identifikasi reformasi tidak berjalan di internal TNI dan Polri menurut mantan Gubernur PTIK itu adalah tidak efektifnya penegakkan hukum di internal masing-masing terhadap berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya masing-masing.

"Bahkan konsep pencegahan khusus (special deterrence) dan pencegahan umum (general deterrence) terhadap anggota yang berpotensi melanggar hukum pun tidak terukur. Amanat reformasi untuk mententarakan tentara dan mempolisikan polisi tidak tidak berproses," tegasnya.

Mestinya amanat reformasi terhadap TNI dan Polri itu yang secara terus-menerus didorong dan dikawal serta dievaluasi oleh Presiden dan DPR. "Kedua lembaga negara ini yang paling berkompeten dan bertanggung jawab terhadap potensi konflik yang secara jelas terlihat di TNI dan Polri. Ini kan pada akhirnya kembali lagi kepada masalah kepemimpinan," imbuhnya. (fas/jpnn)