Presiden dan Ketua KPK tak Tanggapi Demontrasi, Begini Langkah BEM SI Selanjutnya
jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan kembali turun ke jalan dan melakukan konsolidasi yang lebih masif dengan berbagai kampus di seluruh Indonesia.
Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar menilai pemberhentian 56 pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) mengandung unsur pelecehan, rasisme, dan mengganggu hak privasi dalam beragama.
Dia menilai TWK menjadi alat penyingkiran pegawai KPK dan upaya pelemahan lembaga antirasuah secara masif dan sistematis.
"Karena hal tersebut, kami mendesak agar presiden bertanggung jawab serta menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur karena telah gagal dalam menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Nofrian dalam keterangannya, Rabu (29/9).
BEM SI juga menyampaikan kekecewaan kepada pihak kepolisian yang melakukan blokade sejauh 200 meter dari depan gedung KPK saat demonstrasi berlangsung.
Demosntrasi dan konsolidasi yang lebih masif akan dilakukan BEM SI sebagai bentuk kekecewaan kepada KPK yang mengabaikan demonstrasi mereka pada Senin (27/9) lalu.
BEM SI juga mengaku kecewa kepada aparat kepolisian yang menghalangi demonstrasi dengan blokade sejauh 200 meter dari depan Gedung KPK.(mcr9/jpnn)
BEM SI mengungkapkan langkah yang akan mereka lakukan setelah demonstrasi pada Senin (27/9) lalu diabaikan Presiden Joko Widodo dan Pimpinan KPK.
Redaktur : Yessy
Reporter : Dea Hardianingsih
- Usut Kasus Korupsi Dana PEN, KPK Periksa Bupati Situbondo
- Ini Alasan KPK Mangkir di Praperadilan Hasto
- KPK tak Hadir, PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Guru Besar Sebut Hasto Punya Hak Perlindungan di Kasus Harun Masiku
- Anak Pungut
- Benarkah Prabowo Melanjutkan Program Jokowi? Nih Jawabannya