Presiden Diingatkan, Pidato di DPD Bukan SBY

jpnn.com -

JAKARTA - Jumat (22/8) lusa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Namun sebelum pidato digelar, DPD sedari awal sudah mengingatkan bahwa forum itu bukan ajang kampanye dan tebar pesona.

Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, pihaknya menjamin rapat paripurna DPD dengan agenda mendengar pidato kenegaraan Presiden itu tidak akan menjadi panggung kampanye. Irman beralasan, pada forum itu Presiden akan diminta memaparkan kebijakan umum pembangunan daerah.

''Rapat itu bukan panggung politik untuk kepentingan 2009, tetapi menjadi forum refleksi tentang keberadaan DPD dengan segala persoalan yang ada selama ini,'' ujar Irman dalam acara silahturahmi dengan para pimpinan redaksi media massa di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).

Irman menambahkan, dalam rapat paripurna tersebut DPD selain mendengar paparan Presiden SBY tentang kebijakan umum pembangunan daerah, juga akan menyampaikan aspirasi daerah kepada Presiden. "Ketua DPD akan membeberkan berbagai aspirasi daerah, terutama soal ketidakjelasan implementasi otonomi daerah,'' sambung Irman.

Sementara Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan, implementasi otonomi daerah saat ini masih rancu dan tumpang tindih. "Ini terjadi karena inkonsistensi sikap dan kebijakan yang diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah," ulas Laode.

Dipaparkannya, inkonsistensi sikap tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Menurut Laode, jika konsisten menganut konsep otonomi maka urusan pertanahan seharusnya menjadi kewenangan Pemeirntah Daerah.

"Tetapi dalam praktiknya justru menjadi kewenangan pusat. Ini kacau balau. Soal pertanahan mestinya jadi kavling daerah, tapi sekarang ditarik ke sehingga daerah menjadi tak berdaya karena semua bergantung pada Jakarta," tandasnya.(ara/JPNN)