Presiden Diminta Benahi Sektor Hukum

JAKARTA- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memulai gerakan pembenahan bangsa dari sektor hukum. Menurut Boni Hargens, karena pangkal dari segala permasalahan yang jamak muncul di Indonesia saat ini sebagai akibat persoalan hukum.

"Hukum dan aturan yang tumpang tindih, tidak lengkap, multi tafsir, dan  dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan  sesaat, justru disalahgunakan untuk kepentingan sesaat oleh oknum pejabat negara," kata Boni Hargen melalui surat elektronik (e-mail) dari Jerman, Kamis (23/6).

Dikatakan, banyaknya produk hukum yang dilanggar oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh para menteri kabinet, yang pada akhirnya merusak seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara. Menurut Boni Hargens, contoh yang paling nyata adalah kasus akuisisi Indosiar oleh PT Elang Mahkota Teknologi (EMTK).

"UU Penyiaran dengan tegas melarang pemusatan kepemilikan frekuensi penyiaran pada satu orang, justru dilanggar oleh Badan Pengawas Pasal Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dengan membiarkan proses itu berlanjut," kata Boni lagi.