Presiden Diminta Evaluasi Kinerja BPN

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam program 100 hari pertama pemerintahannya diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Mahfudz Siddiq, program reformasi agraria yang dicanangkan SBY pada periode pertama pemerintahannya ternyata tidak berjalan baik.

Menurut Mahfudz, program SBY soal reformasi agraria itu ternyata tidak diterjemahkan dengan baik oleh BPN. "BPN seharusnya bisa melakukan fungsi rutinnya, seperti pemetaan tanah dan memperjelas status kepemilikan atas tanah. Namun hingga saat ini banyak kasus pertanahan yang belum diselesaikan," ujar Mahfudz di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Mahfudz, evaluasi terhadap BPN itu juga termasuk dalam hal personil yang duduk di BPN. Mahfudz menilai Kepala BPN Joyo Winoto tidak menunjukkan prestasi dalam program reformasi agraria.

Mantan Ketua Fraksi PKS di DPR ini menegaskan, sebaiknya Presiden juga mulai melihat-lihat figur yang dapat dipercaya untuk menangani persoalan reformasi agraria. “BPN tidak banyak prestasinya, bahkan jalan di tempat. Presiden SBY sebaiknya mencari figur baru yang mampu memimpin BPN untuk menjalankan program reformasi agraria,” cetusnya.