Presiden Diminta Harus Terbitkan SK Pemberhentian Husni Kamil

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Husni Kamil Manik yang wafat pekan lalu. Penerbitan SK diperlukan agar proses pengisian kekosongan komisoner KPU bisa dijalankan.
"Sebenarnya kita masih berduka atas meninggalnya Pak Husni. Tapi agenda pilkada mendesak. Pasca penetapan Undang-Undang Pilkada, KPU harus buat Peraturan KPU sekitar sepuluh sampai dua belas. Kondisi ini mengharuskan KPU lengkap 7 orang termasuk ketuanya,” kata Lukman Edy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/7).
Politikus PKB yang akrab disapa LEini mendukung proses pengisian kekosongan komisioner KPU. Presiden segera memberhentikan Almarhum Husni secara hormat.
"Presiden segera membuat pemberhentian almarhum Husni sebagai anggota KPU. Begitu ada pemberhentian, baru ada pergantian agar administrasi tertib dan segera proses penggantiannya," jelas LE.
Diketahui kandidat pengganti Husni merupakan mantan Ketua KPU jawa Tengah Hasyim Ashari. Ia peraih suara terbanyak kedelapan dalam fit and proper test komisioner KPU di Komisi II. Presiden, tambah LE, tinggal melakukan verifikasi ulang terhadap kelayakan Hasyim.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Husni
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BSI Menyalurkan Bantuan Untuk Pembangunan Pesantren dan Santunan Yatim
- Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI Dirapel, Bukan Hanya PNS & PPPK
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Mudik 2025, Tol Semarang ABC Siap Terapkan One Way Lokal Kalikangkung-Bawen
- Ambiguitas Komitmen Iklim Para Pendana Infrastruktur Gas di Indonesia
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol