Presiden Diminta Kumpulkan Pengusaha dan Kepala Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Umar Arsal meminta Presiden Joko Widodo mengumpulkan pengusaha dan kepala daerah untuk menyikapi kebakaran lahan dan hutan (Karlahut).
Anggota Komisi V DPR itu menilai meluasnya Karlahut hingga ke Sulawesi dan Papua, menjadi bukti bahwa pola penanganan yang dilakukan pemerintah tidak efektif.
"Selama penanganannya hanya sporadis tidak akan menyesaikan masalah. Mestinya dari awal. Ini kan titik api sudah bisa dipredsiksi. Berarti kementerian terkait itu terlambat antispasinya. Sekarang di Sulawesi dan Papua juga terbakar," kata Umar di gedung DPR Jakarta, Senin (19/10).
Karena itulah Ia mendesak Presiden Joko Widodo mengumpulkan para kepala daerah yang wilayahnya terjadi karlahut, termasuk para pengusaha perkebunan dan kehutanan yang beroperasi di wilayah itu.
"Mestinya pemerintah sekarang kumpulkan semua pengusaha yang terlibat, kepala daerah. Mesti diberi sanksi keras. Yang kami harapkan pengusaha jangan cuma nikmati hasil, harus ikut padamkan api. Jangan dibebankan ke pemerintah. Saat begini mereka lepas tangan," tegasnya.
Data dari BNPB per hari ini menyebutkan jumlah hotspot di seluruh Indonesia mencapai 1.545 titik. Sebagian besarnya tersebar di Sulawesi (801) titik. Pembakaran dilakukan dalam rangka land clearing di area perkebunan dan pertanian.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Umar Arsal meminta Presiden Joko Widodo mengumpulkan pengusaha dan kepala daerah untuk menyikapi kebakaran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo
- Kepala BKN Ungkap Data Terbaru Seleksi CPNS dan PPPK 2024
- Waka MPR: Program Wajib Belajar 13 Tahun Harus Diwujudkan
- Pelanggan McD Indonesia Donasi Rp 750 Juta ke 40 Sekolah melalui Program NBD
- Dosen Unnes Ternyata Lakukan Pelecehan Terhadap 4 Mahasiswi