Presiden Diminta tak Mengikat Komitmen yang Merugikan

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai penting untuk tidak sampai mengikat komitmen yang merugikan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pasific Economic Coorporation (APEC) yang berlangsung di Bali, 5-7 Oktober 2013.

Karena menurut Deklarator Gerakan Rakyat Melawan Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Geral Lawan), Gunawan, KTT APEC sarat agenda ekonomi dari negara-negara industri maju yang kemungkinan akan merugikan Indonesia. Di antaranya agenda pertumbuhan ekonomi dunia, agenda konektivitas dan agenda liberalisasi perdagangan.

“KTT APEC tidak bisa dipisahkan dengan pertemuan G20 di St.Petersberg beberapa waktu yang lalu dan rencana Konferensi Tingkat Menteri WTO (World Trade Organization) yang akan datang di Bali. Beberapa agenda tersebut pasti akan digunakan negara-negara maju mengatasi pelemahan ekonomi di negara-negara Eropa dan Amerika yang memicu krisis global. Baik krisis keuangan, krisis pangan dan krisis politik,” ujar Gunawan di Jakarta, Minggu (6/10).

Liberalisasi perdagangan kata Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) ini, telah mengakibatkan Indonesia terjebak impor. Sementara di sisi lain, nilai ekspor Indonesia tidak tinggi.

“Derasnya arus impor berdampak buruk pada keuangan negara dan nilai tukar rupiah serta bangsa Indonesia dalam penguasaan kartel,” katanya.

Selain itu, privatisasi kekayaan alam dan cabang produksi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, menurut Gunawan juga banyak membawa kerugian bagi rakyat Indonesia. Itu terjadi akibat diperlemahnya negara dalam melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Presiden SBY memang harus segera melakukan penyelamatan ekonomi nasional dari dampak krisis ekonomi global, khususnya krisis ekonomi Amerika. Tapi jangan sampai mengikat komitmen yang merugikan Indonesia,” katanya.(gir/jpnn)

:ads="1"