Presiden Diminta Turun Langsung Urus Perbatasan

JAKARTA - Kelompok Komisi (Poksi) Fraksi Golkar di Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk segera membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Terpencil. Mengingat kompleksitasnya masalah perbatasan yang bermuara kepada kedaulatan negara, badan tersebut harus dipimpin langsung oleh presiden atau wakil presiden.

Hal tersebut disampaikan Ketua Poksi Golkar Komisi I DPR, Agus Gumiwang Kartasasmita, didampingi sekretarisnya Fayakhun Andriadi dan tiga anggota Poksi masing-masing Yorrys Raweyai, Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain dan Tantowi Yahya, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Gumiwang, kalau pemerintah memebntuk Badan pengelola Perbatasan yang hanya dipimpim oleh seorang menko apalagi menteri, jelas tidak akan efektif. "Sudah 30 menteri bahkan presiden dan wakil presiden mengunjungi wilayah-wilayah perbatasan terpencil yang terletak di Papua, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Hasilnya mana? Bahkan masyarakat di perbatasan terpencil itu sudah bosan dengan petinggi negara yang berkunjung ke sana tapi tidak memberikan perbaikan sama sekali," kata Agus.

Hal yang sama juga diungkap Tantowi Yahya. Menurutnya, hingga kini penanganan beragam persoalan di perbatasan sangat lambat kalau tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali. "Belum ada keselarasan antara pusat dengan pemerintah daerah. 16 departemen teknis yang dikerahkan untuk menyelesaikan soal kawasan perbatasan terpencil itu tidak berbuat apa-apa," kata Tantowi Yahya.