Presiden Diminta Turun Langsung Urus Perbatasan

Dalam kunjungan kerja Poksi Golkar di Komisi I ke tiga daerah perbatasan terpencil itu ditemukan berbagai kegiatan 'menjual' kemiskinan ke kawasan-kawasan perbatasan negara tetangga. "Ini sangat memalukan Bangsa Indonesia. Dan ini sudah terjadi semenjak bangsa dan negara ini ada," ujarnya.

Tantowi mengingatkan, soal batas-batas negara tidak bisa lagi dilihat dalam perspektif keamanan semata karena persoalannya sudah multi-dimensi, seperti ekonomi, sosial dan psikologi bangsa. "Sudah tidak kontekstual lagi kalau negara ini masih memahami soal-soal batas negara sebagai pekerjaan TNI semata," ulasnya.

Sedangkan Yorrys Raweyai menilai wacana tentang perlunya TNI mendirikan beberapa Pangdam di daerah-daerah perbatasan terpencil bukanlah jalan keluar terbaik. "Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Terpencil harus segera dibentuk hingga penanganannya lebih cepat, tepat dan efisien dibanding membentuk Pangdam," kata Yorrys.

Sementara Zaki Iskandar menyayangkan jika Badan Legislasi DPR tidak memberikan prioritas utama terhadap pembahasan undang-undang batas negara. "Padahal undang-undang batas negara, baik darat, laut dan udara belum dimiliki oleh Bangsa Indonesia," imbuhnya. (fas/jpnn)