Presiden Diminta Turun Tangan

JAKARTA - Solidaritas Nasional Peduli Tapanuli Tengah (SNPTT) yang merupakan gabungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemilik lahan, meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan terkait dengan sengketa lahan sawit antara warga dan PT Nauli Sawit (NS). Sengketa lahan yang berawal dari masuknya perusahaan sawit itu diyakini tidak akan pernah selesai tanpa ada political will dari pemerintah pusat.

"Kami berharap pemerintah pusat, terkhusus Presiden SBY, untuk memprioritaskan masalah sengketa lahan di Tapanuli Tengah (Tapteng). Apa yang dipidatokan presiden soal penegakan hukum setidaknya dibuktikan di sana," pinta Muhammad Shodiqin Lubis, tokoh agama Tapteng, Sumut, dalam konferensi pers di kafe Mellys Garden, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (8/3).

Selain Shodiqin, hadir pula pada kesempatan itu pemuka agama lainnya yang menjadi korban, yakni Pastor Martinus Rantinus Manalu dan Edi Simatupang selaku Koordinator Forum Pembela Tanah Rakyat. Sementara dari LSM, ada Sahat Tarida (Walhi Sumut) dan Chalid Muhammad (Institut Hijau).

Shodiqin bercerita, bahwa tanah masyarakat yang sebelumnya ditanami pohon kelapa dan palawija itu, telah berganti dengan perkebunan sawit sejak Juni 2004 lalu. Padahal katanya, izin prinsip untuk mengelola tanah tidak dikantongi oleh PT NS. "Sekarang, banyak anak-anak yang terancam putus sekolah, karena permasalahan ini berlarut-larut. Di masyarakat muncul ketidakpercayaan kepada pemerintah dan pemerintah dianggap musuh," ujarnya.