Presiden Harus Tahu Transaksi Rekening Calon Kapolri
Minggu, 05 September 2010 – 16:26 WIB
JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menyatakan bahwa calon Kapolri harus benar-benar terbebas dari penghasilan ilegal. Tujuannya, agar sejak awal tidak muncul ketidakpercayaan publik terhadap Kapolri terpilih. "Cek lagi nama-nama itu di PPATK, jika terkait akan ada distrust (ketidakpercayaan) sejak awal," imbuh Emerson.
Kepada wartawan di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Emerson mengatakan, ada kriteria utama yang harus dipenuhi calon Kapolri. "Yang utama, mereka tidak mempunyai rekening mencurigakan dan tidak pernah diproses secara internal di kepolisian," ujar Emerson.
Baca Juga:
Hanya saja, kata Emerson, dari nama-nama calon Kaporli yang disebut-sebut yaitu Ito Sumardi, Nanan Soekarna, Oegroseni, Timur Pradopo ataupun Imam Sudjarwo, belum terbukti memiliki komitmen dalam pemberantasan kporupsi. Karenanya Emerson mengusulkan perlu adanya laporan PPATK perihal transaksi rekening para calon Kapolri.
Baca Juga:
JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menyatakan bahwa calon Kapolri harus benar-benar terbebas dari penghasilan
BERITA TERKAIT
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?