Presiden Harus Tegas Posisi Panglima

JAKARTA - Beberapa kalangan terus mendesak agar penempatan Panglima TNI tidak masuk sebagai anggota kabinet, namun posisinya dibawah Kementerian Pertahanan (Menhan). Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia Rizal Darmaputera mendesak presiden untuk segera melakukan perubahan di tubuh TNI.

"Berhasil tidaknya semua tergantung presiden," kata Rizal kemarin (23/12). Sebab, menurutnya, presiden adalah panglima tertinggi. Untuk itu dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menilik dan mempertimbangkan posisi Panglima TNI yang selama ini berada langsung di bawah presiden dan termasuk sebagai anggota kabinet.

Rizal mengaku kemarin (23/12) pihaknya bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya yang konsern tentang relasi sipil-militer telah melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Tapi sayangnya, lanjut Rizal, pihaknya belum sampai membicarakan tentang struktur Panglima TNI. "Kami baru membicarakan hal-hal umum saja tentang TNI. Tapi Panglima ada panggilan dari presiden," ujar Rizal.

Meski begitu Rizal tetap berusaha melakukan pertemuan dengan Agus untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan tersebut. Sebenarnya, lanjut Rizal, konsep Panglima TNI di bawah Menhan, sebenarnya sudah menjadi wacana sejak lama. Kata dia, salah satu penggagas konsep tersebut adalah mantan Menhan Juwono Sudarsono. Namun entah mengapa hingga kini konsep tersebut belum bisa dijalankan.