Presiden Harus Tegas Posisi Panglima

Menurut sumber Jawa Pos, salah satu penyebab sulit diberlakukan konsep tersebut lantaran masih adanya resistensi terutama dari kalangan TNI AD. Sebab, beberapa jenderal TNI AD cenderung kurang setuju jika Panglima TNI tidak berada langsung di bawah presiden," kata sumber itu.

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa pada orde baru TNI AD banyak bergelut dan terlibat dalam kehidupan politik di Indonesia. "(Sekarang) jumlahnya memang tidak sebanyak dulu. Tapi masih ada," kata dia. Selain itu, dia membenarkan jika sebenarnya Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono sudah setuju dengan usulan ini. "Masih dibicarakan intensif," ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, beberapa LSM mengkritik penempatan Panglima TNI sebagai anggota kabinet langsung di bawah presiden. Hal itu membuka peluang yang sangat besar terjadinya politisasi dengan dasar deal politik, sebab tidak ada mekanisme check and balance. Idealnya, panglima TNI hanya bertanggungjawab pada Menteri Pertahanan dan tidak langsung pada Presiden. (kuh)