Presiden Ingin Gratis, Ternyata Bayar Sebegini, Ribuan Pedagang Bakso Mengeluh

jpnn.com - CIKARANG - Ribuan pedagang bakso mengeluhkan mahalnya biaya untuk mengurus sertifikasi halal.
Ketua Paguyuban pedagang mi ayam dan bakso (Papmiso) Indonesia Bambang Hariyanto menerima keluhan dari ribuan anggotanya.
"Kalau dagang keliling, omzet paling banyak hanya Rp 300 ribu per hari. Untuk mengurus sertifikasi halal hingga Rp 3,2 juta. Pertanyaannya, apakah kami mampu," ujar Bambang di Cikarang, Rabu (21/9).
Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar sertifikasi halal bagi pedagang bakso diberikan secara gratis.
"Ini kontra produktif dengan permintaan Pak Presiden yang menginginkan agar tukang bakso ini diberi secara gratis karena ini UMKM. Sedangkan anggota kami ada 2.500 orang," katanya.
Dia mengatakan proses pengajuan sertifikasi halal bagi pedagang bakso tergolong sebagai pengajuan reguler yang biayanya harus ditanggung sendiri oleh para pedagang.
Hal itu dikarenakan bahan baku utama pembuatan bakso berasal dari olahan daging yang masuk daftar bahan baku berisiko tinggi, sehingga harus ditelusuri terlebih dahulu sertifikasi kehalalannya, baik di rumah pemotongan hewan (RPH) maupun di tingkat penyembelih.
"Hari ini yang belum sinkron adalah kemauan kami sebagai pedagang bakso dan penyelenggara dalam hal ini BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)."
Presiden menginginkan agar diberi gratis, ternyata harus bayar sebegini, ribuan pedagang bakso mengeluh.
- Penjelasan Resmi tentang Kurikulum Berbasis Cinta, Silakan Disimak
- Resmi, Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah Jatuh pada 31 Maret
- Kemenag Perkuat Integrasi Islam dan Sains di Bidang Kedokteran
- Gerakan 'Ubah Jelantah Jadi Berkah' Dukung Ekoteologi dan Keberlanjutan
- Tanggal Berapa Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025? Simak Penjelasan Kemenag
- UIN Jakarta Masuk QS WUR 2025, Kemenag: Sejalan dengan Internasionalisasi PTKI