Presiden Ingin Gratis, Ternyata Bayar Sebegini, Ribuan Pedagang Bakso Mengeluh

Presiden Ingin Gratis, Ternyata Bayar Sebegini, Ribuan Pedagang Bakso Mengeluh
Ilustrasi - Koodinator Sertifikasi Halal pada Kemenag RI Ahmad Sukandar saat menghadiri pemberian nomor induk usaha bagi 1.000 pedagang mi ayam dan bakso di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

jpnn.com - CIKARANG - Ribuan pedagang bakso mengeluhkan mahalnya biaya untuk mengurus sertifikasi halal.

Ketua Paguyuban pedagang mi ayam dan bakso (Papmiso) Indonesia Bambang Hariyanto menerima keluhan dari ribuan anggotanya.

"Kalau dagang keliling, omzet paling banyak hanya Rp 300 ribu per hari. Untuk mengurus sertifikasi halal hingga Rp 3,2 juta. Pertanyaannya, apakah kami mampu," ujar Bambang di Cikarang, Rabu (21/9).

Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar sertifikasi halal bagi pedagang bakso diberikan secara gratis.

"Ini kontra produktif dengan permintaan Pak Presiden yang menginginkan agar tukang bakso ini diberi secara gratis karena ini UMKM. Sedangkan anggota kami ada 2.500 orang," katanya.

Dia mengatakan proses pengajuan sertifikasi halal bagi pedagang bakso tergolong sebagai pengajuan reguler yang biayanya harus ditanggung sendiri oleh para pedagang.

Hal itu dikarenakan bahan baku utama pembuatan bakso berasal dari olahan daging yang masuk daftar bahan baku berisiko tinggi, sehingga harus ditelusuri terlebih dahulu sertifikasi kehalalannya, baik di rumah pemotongan hewan (RPH) maupun di tingkat penyembelih.

"Hari ini yang belum sinkron adalah kemauan kami sebagai pedagang bakso dan penyelenggara dalam hal ini BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)."

Presiden menginginkan agar diberi gratis, ternyata harus bayar sebegini, ribuan pedagang bakso mengeluh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News