Presiden Ingin Menteri Lebih Fokus

JAKARTA - Evaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan adanya tugas pokok menteri yang terabaikan. Isu mengenai adanya penataan alias reshuffle kabinet pun kembali muncul.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menanggapi diplomatis adanya kemungkinan penggantian menteri tersebut. "Tentu, setiap tahun kinerja kabinet dievaluasi presiden," katanya, Kamis (29/11).

 

Dia menegaskan, kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. "Itu bisa terjadi kapan pun bila presiden memandang perlu dilakukan reshuffle kabinet," terang doktor ilmu politik lulusan Hosei University, Tokyo, itu.

Sebelumnya, saat sidang kabinet paripurna (27/11), Presiden SBY mempersoalkan kerja menteri di luar rencana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) maupun APBN. Padahal, para menteri yang berada dalam satu kabinet itu memiliki program kerja, APBN, serta sejumlah kebijakan.