Presiden Ingin Pastikan Anggaran Daerah Optimal
Kumpulkan Seluruh Gubernur di Jakarta
Senin, 28 Januari 2013 – 10:21 WIB
JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pagi ini dijadwalkan memimpin Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/1). Rapat yang dihadiri seluruh jajaran Menko dan kementerian, Panglima TNI, Polri dan jajarannya, Kapolda, Pangsdam dan gubernur seluruh Indonesia itu akan membahas mengenai APBN dan APBD.
Hadir juga Wapres RI Boediono, serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. "Pemerintah akan mengoptimalkan dana APBD dan APBN. Pada 2013 ini ada peningkatan kucuran APBN sebesar lebih dari 15 persen. Sehingga anggaran Rp 1.625 triliun itu Rp 520 triliun akan ditransfer ke pemda. Presiden ingin memastikan APBD itu optimum dalam pembangunan di daerah," ujar Asisten Staf Khusus bidang Pembangunan Daerah dan Otda Mas'ud Said di depan di gedung JCC, Jakarta.
Baca Juga:
Selain itu, dalam rapat kerja ini dibahas persiapan pemerintah dan optimalisasi dari penanaggulangan kerusuhan dan konflik horizontal dalam masyarakat. Terutama dan penanggulangan kerusuhan konflik di 2014 dan pasca Pemilu Presiden karena. Menurutnya, pemerintah melihat gejala meningkatnya konflik sosial belakangan ini. Terutama jelang Pemilu 2014.
"Presiden akan meluncurkan rancangan Perpres penanganan konflik horizontal dan sosial dan keamanan rakyat sehingga 2014 akan terjadi situasi kondusif," pungkasnya. (flo/jpnn)
JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pagi ini dijadwalkan memimpin Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Gedung Jakarta Convention Center
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?