Presiden Jokowi Dilaporkan karena Menimbulkan Kerumunan, IPW: Sangat Wajar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai sangat wajar ada sekelompok masyarakat melaporkan dan meminta polisi segera menangkap Presiden Jokowi.
Namun di sisi lain, Neta S Pane juga menilai sangat wajar juga Polri tidak menggubris laporan tersebut.
Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan diketahui melaporkan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri, Kamis (25/2).
Presiden dilaporkan atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran COVID-19.
Kunjungan kerja presiden ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), disebut telah menimbulkan kerumunan massa, Selasa (23/2) kemarin.
"IPW menilai pelaporan itu wajar, Sebab Presiden Jokowi sudah menimbulkan kerumunan massa dalam kunjungan kerjanya ke Maumere, NTT. Laporan ini dikarenakan saat Habib Rizieq melakukan kerumunan massa, tokoh FPI itu ditangkap polisi dan hingga kini masih ditahan," ujar Neta dalam keterangannya, Sabtu (27/2).
Menurut pengamat kepolisian ini, akibat kerumunan massa terkait Habib Rizieq beberapa waktu lalu, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat bahkan sampai dicopot dari jabatannya oleh Kapolri.
Namun terkait kerumunan massa saat kunker presiden ke Maumere, Neta meyakini Kapolri tidak akan berani mencopot Kapolda NTT.
Bang Neta menyebut sangat wajar Presiden Jokowi dilaporkan ke polisi karena menimbulkan kerumunan saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
- IPW Menilai Lirik Lagu Band Sukatani Bikin Panas Telinga Polisi
- Silakan Baca, Ini 7 Lagu Berlirik Kritis tentang Polisi
- IPW Laporkan Penyidik Polres Kutai Barat ke Propam Mabes Polri, Begini Alasannya
- IPW: Bukan Rp 20 Miliar, Sebegini Duit yang Mengalir ke AKBP Bintoro
- Kompolnas Harap Kasus Pemerasan di DWP Jangan Berhenti Sampai Dirnarkoba PMJ
- IPW Kritik Keras Polri Dalam Menangani Kasus Pemerasan DWP, Ada Kata Pengkhianatan