Presiden Jokowi Dilaporkan karena Menimbulkan Kerumunan, IPW: Sangat Wajar
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai sangat wajar ada sekelompok masyarakat melaporkan dan meminta polisi segera menangkap Presiden Jokowi.
Namun di sisi lain, Neta S Pane juga menilai sangat wajar juga Polri tidak menggubris laporan tersebut.
Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan diketahui melaporkan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri, Kamis (25/2).
Presiden dilaporkan atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran COVID-19.
Kunjungan kerja presiden ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), disebut telah menimbulkan kerumunan massa, Selasa (23/2) kemarin.
"IPW menilai pelaporan itu wajar, Sebab Presiden Jokowi sudah menimbulkan kerumunan massa dalam kunjungan kerjanya ke Maumere, NTT. Laporan ini dikarenakan saat Habib Rizieq melakukan kerumunan massa, tokoh FPI itu ditangkap polisi dan hingga kini masih ditahan," ujar Neta dalam keterangannya, Sabtu (27/2).
Menurut pengamat kepolisian ini, akibat kerumunan massa terkait Habib Rizieq beberapa waktu lalu, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat bahkan sampai dicopot dari jabatannya oleh Kapolri.
Namun terkait kerumunan massa saat kunker presiden ke Maumere, Neta meyakini Kapolri tidak akan berani mencopot Kapolda NTT.
Bang Neta menyebut sangat wajar Presiden Jokowi dilaporkan ke polisi karena menimbulkan kerumunan saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
- IPW: Presiden Prabowo yang Menentukan Posisi Wakapolri
- Ipda Rudy Soik Dipecat setelah Ungkap Mafia BBM, IPW Sentil Kapolri
- Penuntasan Kasus Pesawat MA60 Bisa Jadi Kado Jaksa Agung untuk Indonesia
- Polri Diminta Cari Dalang Pembubaran Diskusi Diaspora di Kemang
- IPW dan TDPI Laporkan Kasus Sunat Honor Hakim Agung ke KPK
- Sejumlah Pegiat Antikorupsi Tak Terima Honor Hakim Disunat, Bakal Mengadu ke KPK