Presiden Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren dan Keluarganya

“Apa susahnya mengganti satu Hakim Rahmi dengan begitu banyak hakim agung lainnya?" tuturnya.

“Kami tidak percaya dengan hakim Rahmi, sebab sudah pernah memegang perkara ini. Enggak mungkin dong dia koreksi putusan dia,” ujar Janli.

Menurut Janli, salah satu perkara yang diputus Hakim Rahmi ialah PK PT Polo Ralph Lauren Indonesia Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.

Putusannya memenangkan pihak MHB. Janli merasa janggal dengan putusan tersebut dan cacat hukum karena sejak awal Mohindar tidak memiliki merek POLO BY RALPH LAUREN dapat dilihat dari putusan nomor 140/Pdt.G/1995 Jkt Pst pada halaman 10 dan pada halaman amar putusan cukup jelas tidak ada kata POLO dan tidak ada kata BY.

“Masak seseorang (MHB) yang hanya punya bukti fotokopi dan merek sebenarnya hanya Ralph Lauren dan sudah dihapus, bukan Polo By Ralph Lauren, bisa menghapus merek Polo Ralph Lauren yang sudah terdaftar resmi di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)? Bisa dicek, kami dari tahun 1986 sudah memiliki merek Polo Ralph Lauren dan resmi, masak bisa dihapus dengan hanya bukti fotocopy dan diduga kuat dipalsukan,” ujar Janjli.

“Dia (Hakim Rahmi) bisa baca enggak bahwa putusan 140 tahun 1995? Di sana jelas di halaman 10 dan amar putusan bahwa merek yang dahulu terdaftar adalah Ralph Lauren bukan Polo by Ralph Lauren dan itupun sudah dihapus oleh perintah pengadilan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki merek Polo by Ralph Lauren dari dahulu kemudian diputus memiliki Polo by Ralph Lauren itu cukup aneh,” imbuhnya didampingi perwakilan kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm dan Quotient TV Putra Hendra Giri.

Selain itu, putusan tersebut juga menghapus puluhan merek PT Polo Ralph Lauren Indonesia.

Hal ini, kata Janli sama saja dengan ingin mematikan bisnis perusahaan tempat mereka bekerja.