Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Menuntaskan Persoalan Seleksi Guru PPPK

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta turun tangan menuntaskan persoalan seleksi guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). 

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berharap Presiden Jokowi turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di tanah air, termasuk soal seleksi guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan hingga sekarang.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan bahwa guru masih jauh dari sejahtera.

“Kenapa Pak Jokowi kami minta turun langsung membereskan persoalan guru? Sebab, Pak Presiden pernah punya warisan baik di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat gubernur DKI Jakarta. Semoga Pak Presiden juga meninggalkan warisan kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim di Jakarta, Jumat (25/11).

Dia mengatakan bahwa dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022, nasib para guru khususnya guru honorer belum ada perubahan menuju perbaikan.

“Adapun seleksi guru PPPK yang semula diharapkan menjadi solusi atas minimnya kesejahteraan guru, ternyata makin terlihat carut-marut," ungkapnya.

Dia menambahkan janji yang pernah diungkapkan mendikbudristek dan MenPAN-RB untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK ternyata angan belaka. Pada 2021, lanjut Satriwan, hanya 293 ribu yang dapat formasi PPPK, padahal yang dibutuhkan satu juta guru.

"Peringatan Hari Guru Nasional harus dijadikan momentum yang tepat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengevaluasi semua kebijakannya mengenai guru," jelasnya.