Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Tertibkan Truk ODOL

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk menertibkan truk over dimension over loading (ODOL).

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan ketegasan Presiden diperlukan untuk mencegah kerugian publik yang berlarut-larut.

"Presiden Jokowi perlu menginstruksikan jajarannya agar tegas menerapkan Zero ODOL," ujar Tulus saat diwawancarai awak media, belum lama ini.

Menurut Tulus, fenomena ODOL sering terlihat pada armada truk pengangkut komoditas vital seperti air minum dalam kemasan (AMDK), semen, baja, pupuk, dan banyak lainnya.

Padahal pemerintah sudah menginisiasi penertiban truk ODOL sejak 2018. Tujuannya untuk mencegah kerusakan jalan dan jembatan serta mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan.

Namun, rencana itu tertunda berkali-kali dan Kementerian Perhubungan mengumumkan kebijakan Zero ODOL bakal diterapkan secara nasional pada 2023.

“Saya menduga penundaan penerapan kebijakan ini hanya permainan karena para pengusaha truk ODOL banyak backing dari oknum pejabat, sehingga susah dilarang,” kata Tulus.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel Ahmad Safrudin lantas mendesak perusahaan air minum kemasan untuk menghentikan penggunaan armada truk ODOL.