Presiden Jokowi: Gagal Koalisi, Nanti yang Dituduh Istana Lagi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir dirinya dituduh lagi jika ada partai politik (parpol) yang gagal membentuk koalisi menjelang Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi dengan nada berseloroh, ketika merespons adanya pihak yang menuduh dirinya ikut campur dalam verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu.
"Gagal koalisi, nanti yang dituduh Istana lagi. Ini Istana ini, Istana, Istana. Padahal, kita (saya, red) itu tidak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu," ucap Jokowi.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara HUT Ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta, Rabu (21/12).
Selain itu, katanya, tuduhan lainnya mungkin bakal dialamatkan terhadap dirinya jika ada tokoh yang tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden.
"Mungkin, untuk pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan," tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi menegaskan dirinya tidak punya kepentingan apa pun terkait masalah itu karena peserta pemilu itu banyak.
"Lha urusannya apa dengan saya? Hati-hati, karena ini yang ingin ikut pilpres, kan, banyak, padahal calonnya tidak tahu bisa empat pasang, tiga pasang, atau dua pasang. Enggak ngerti kita," lanjut Jokowi.
Presiden Jokowi khawatir jika ada parpol batal koalisi atau tokoh gagal jadi capres, nanti istana lagi yang dituduh mengintervensi. Simah deh kalimatnya.
- Ajudan Pastikan Rekaman Suara Mirip Jokowi Hoaks
- Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP Gegara Membangkang & Temui Jokowi Saat Pilkada 2024
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- Bicara Akar Masalah PSN PIK, Chandra Singgung Potensi Konflik Agraria
- Mensesneg Prasetyo Hadi Melantik Mayjen TNI Ariyo jadi Kasetpres, Ini Pesannya
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia