Presiden Jokowi Harus Cepat Atasi Ribut Impor Beras
jpnn.com, JAKARTA - Ombudsman RI berharap Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap untuk mengatasi kisruh yang terjadi antar penyelenggara negara dalam pelaksanaan impor beras.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Bulog Budi Waseso diketahui bersitegang dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
Anggota ORI Alamsyah Saragih menyebutkan ada beberapa langkah yang harus segera diambil untuk mengatasi kisruh ini. Yang pertama harus diperbaiki adalah perhitungan data produksi beras nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Segera tetapkan dan publikasikan hasil perbaikan perhitungannya,” kata Alamsyah, Minggu (23/9).
Kemudian, harus ada audit yang sungguh-sungguh tentang posisi stok beras di Perum Bulog serta perhitungkan suplai beras di tingkat penggilingan. Tentunya, kata Alamsyah metode penghitungannya harus di awasi oleh BPS. Pastikan semua informasi dan data dapat diakses secara baik oleh publik.
”Baru setelah kedua hal diatas diperbaiki, dapat ditetapkan neraca beras nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan impor,” katanya.
Selain itu, kata Alamsyah kebijakan pengadaan dan distribusi beras harus diperbaiki. Perum Bulog jangan hanya memaksakan menyerap beras dari petani tanpa kejelasan skema distribusi dan disposal stock policy.
Terapkan skema dan prosedur baku untuk pengambilan keputusan impor/tidak impor dalam Rakortas. Yang paling penting, kata Alamsyah, Presiden harus menegur Menteri atau Pejabat terkait yang bermuka dua. ”Misalnya dalam rakortas setuju, di luar menentang,” katanya.
Alamsyah mengungkapkan bahwa kisruh ini merupakan pertanda bahwa sesungguhnya kebijakan perberasan belum terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kebijakan yang dibuat pemerintah kadang menimbulkan komplikasi apda sistem perberasan nasional.
Presiden Jokowi diharapkan segera mengambil sikap mengatasi kisruh impor beras, yang melibatkan Kepala Bulog Buwas dan Mendag Enggartiasto.
- Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, DPR Minta Pemerintah Serap Gabah Petani Lokal Dahulu
- Pengamat Pertanian Sebut Impor Beras Langkah yang Tepat
- Kebijakan Impor Beras Dinilai Efektif Jaga Stabilitas Harga
- Skema Impor Menyuburkan Praktik Ilegal, KPK Wajib Usut Skandal Demurrage Rp 294 M
- KPK Selidiki Skandal Demurrage, Pakar: Pengamanan Bukti Mudahkan Penetapkan Tersangka
- KPK Diminta Prioritaskan Penyelidikan Skandal Demurrage Impor Beras