Presiden Jokowi Ingatkan Aparat Jangan Melindungi Mafia Tanah

jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak melindungi mafia tanah.
Presiden mengingatkan hal itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk benar-benar memberantas habis para mafia tanah yang ada.
"Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara 'Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria' yang dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para pejabat terkait serta penerima sertifikat.
"Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut," ucapnya.
Presiden Jokowi meminta Polri dapat memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas.
"Saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat," ucapnya.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja tetapi juga memerintahkan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyalurkan bantuan kepada para penerima sertifikat tanah.
Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat penegak hukum jangan melindungi mafia tanah.
- Kejari Muba Tetapkan H Alim dan Amin Mansyur Tersangka Kasus Mafia Tanah
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Bamsoet Kembali Dorong Berantas Mafia Tanah, Sebut 2 Hal Ini Jadi Kunci Utama
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut
- Mendesak Audit Sistem Informasi dan Rotasi Pejabat ATR/BPN Kanwil Jawa Barat