Presiden Jokowi Ingin Cawe-Cawe di Pilpres, Habib Aboe Merespons Tegas
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy merespons Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin cawe-cawe menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Menurut dia, hal ini kurang bagus untuk iklim demokrasi.
“Sebenarnya sebagai presiden, Pak Jokowi itu seharusnya bukan sekadar cawe-cawe. Namun, beliau adalah penerima mandat rakyat yang harus bekerja secara total dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan,” kata Habib Aboe, Minggu (4/6).
Habib Aboe mengatakan bahwa ketika menjelang pemilu, kemudian Presiden Jokowi menyatakan mau cawe-cawe, maka itu akhirnya memiliki konteks berbeda. Dia menjelaskan cawe-cawe diartikan akan ikut campur atau tidak tinggal diam.
“Karena ada istilah cawe-cawe ini, yang kemudian dimaknai sebagian masyarakat seolah presiden akan mengambil langkah diluar ketentuan Pasal 4 Ayat 1 tadi,” papar legislator dari Dapil I Kalimantan Selatan itu.
Jadi, kata dia, yang terbaca pada satu sisi seolah presiden menjalankan tugas tersebut, namun pada sisi lain juga cawe-cawe menjelang pilpres.
“Tentu hal ini kurang bagus untuk iklim demokrasi, karena banyak kekhawatiran masyarakat bahwa cawe-cawe ini pertanda kekuasaan presiden akan digunakan dalam politik praktis dalam mendukung salah satu calon presiden tertentu,” paparnya.
Oleh karena itu, Habib Aboe yang juga anggota Komisi III DPR itu berharap Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya dengan baik.
“Semoga akhir periodenya bisa husnulkhatimah, sehingga beliau bisa menjadi bapak bangsa, yang dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang menguatkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia,” pungkas Habib Aboe Bakar Alhabsy. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy merespons Presiden Jokowi yang ingin cawe-cawe di Pilpres 2024.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri